BANDARLAMPUNG, POJOK.CO - SK Rektor menetapkan Satgas PPKPT bertanggung jawab kepada Rektor, sementara OTK Unila tidak menempatkan Satgas sebagai bagian dari struktur UPA Bimbingan dan Konseling. Bagaimana hubungan kelembagaan, pengawasan, dan tanggung jawab tindak lanjut rekomendasinya?
Tuntutan evaluasi kinerja Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Universitas Lampung dalam diskusi mahasiswa di Gedung Serbaguna (GSG), 16 November 2026, membuka persoalan penting mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban Satgas dalam struktur organisasi universitas.
Evaluasi terhadap Satgas memang diperlukan. Namun, sebelum menilai hasil pekerjaannya, perlu dipastikan bagaimana organisasi tersebut ditempatkan, siapa yang mengoordinasikan, siapa yang menyediakan dukungan operasional, dan siapa yang bertanggung jawab menindaklanjuti rekomendasinya.
Persoalan ini penting karena penanganan kekerasan bukan sekadar pekerjaan pemeriksaan oleh Satgas, melainkan rangkaian tanggung jawab kelembagaan yang melibatkan pimpinan universitas, fakultas, dan unit layanan terkait.
SK Rektor Menetapkan Tanggung Jawab kepada Rektor
Keputusan Rektor Unila Nomor 2173/DST/UN26/KP/2026 tanggal 14 April 2026 menetapkan susunan Satgas PPKPT Tahun 2026.
Dalam Diktum KEDUA dinyatakan bahwa Satgas PPKPT bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
Ketentuan tersebut memberikan dasar yang jelas mengenai kedudukan pertanggungjawaban Satgas dalam keputusan pengangkatannya.
Namun, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, khususnya Pasal 23 dan 24, mengatur bahwa Satgas berkedudukan di bawah wakil pimpinan perguruan tinggi yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada pimpinan perguruan tinggi melalui jalur tersebut.
Pertanyaannya, siapa Wakil Rektor yang secara resmi ditunjuk menjadi jalur koordinasi dan pertanggungjawaban Satgas PPKPT Unila?, Maka jawabannya WR 3
Bagaimana mekanisme pelaporan perkembangan perkara, evaluasi kinerja, dan penyelesaian hambatan pemeriksaan dilakukan?
Kejelasan ini penting agar tanggung jawab pengawasan tidak menjadi kabur ketika terjadi keterlambatan atau persoalan penanganan perkara.
Mengapa Satgas Ditempatkan di UPA Bimbingan dan Konseling?
Persoalan berikutnya berkaitan dengan hubungan Satgas PPKPT dan UPA Bimbingan dan Konseling (UPA BK).
Permendikbudristek Nomor 49 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung mengatur UPA BK sebagai unit yang melaksanakan layanan bimbingan dan konseling, konsultasi, mediasi, penyuluhan, serta pendampingan sesuai tugas dan fungsinya.
Namun, dalam ketentuan OTK tersebut tidak ditemukan pengaturan khusus yang menjadikan Satgas PPKPT sebagai bagian dari struktur organisasi UPA BK.
Demikian pula, SK Rektor Nomor 2173 Tahun 2026 tentang Satgas PPKPT tidak menyebut UPA BK sebagai atasan struktural Satgas ataupun menetapkan Kepala UPA BK sebagai penanggung jawab pemeriksaan perkara.
Jika Satgas dalam praktik ditempatkan atau memperoleh dukungan administratif dari UPA BK, apa dasar pengaturan hubungan kelembagaan tersebut?
Apakah UPA BK bertindak sebagai penyedia layanan pendampingan, fasilitator administrasi, atau memang menerima penugasan tambahan melalui keputusan tersendiri?
Ketiga bentuk hubungan tersebut mempunyai konsekuensi kewenangan dan pertanggungjawaban yang berbeda.
Karena itu, penempatan administratif tidak dapat otomatis diartikan sebagai pelimpahan seluruh tanggung jawab kinerja Satgas kepada Kepala UPA BK.
Keanggotaan Satgas Juga Melibatkan Rekomendasi Pimpinan Unit Asal
Pembentukan Satgas PPKPT tidak terlepas dari keterlibatan pimpinan perguruan tinggi dan unit asal calon anggota.
Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, Pasal 32 ayat (3) huruf d, mensyaratkan surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, fakultas, atau jurusan bagi calon anggota dari unsur dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa proses pencalonan anggota Satgas mempunyai hubungan administratif dengan pimpinan unit asal.
Jika anggota Satgas direkomendasikan oleh pimpinan unitnya, bagaimana dukungan diberikan ketika anggota tersebut harus menjalankan pemeriksaan, menghadiri rapat, atau melaksanakan tugas yang memerlukan waktu dan sumber daya?
Apakah tersedia pengaturan mengenai penyesuaian beban kerja, dukungan pelaksanaan tugas, serta koordinasi dengan fakultas atau unit asal?
Rekomendasi pimpinan bukan berarti pimpinan unit asal menjadi atasan struktural Satgas. Namun, dukungan unit asal tetap merupakan aspek penting yang perlu dievaluasi agar anggota Satgas dapat menjalankan penugasan secara efektif.
Siapa Menyediakan Anggaran dan Dukungan Operasional?
Satgas mempunyai kewajiban menerima laporan, melakukan pemeriksaan, menyusun rekomendasi, dan memantau tindak lanjut.
Pelaksanaan tugas tersebut membutuhkan fasilitas, tenaga pendukung, pembiayaan kegiatan, akses pendampingan, serta koordinasi lintas unit.
Oleh sebab itu, perlu diketahui bagaimana Universitas Lampung mengatur penyediaan sumber daya bagi Satgas.
Apakah Satgas mempunyai dukungan anggaran yang memadai? Melalui unit mana anggaran dan kebutuhan operasionalnya difasilitasi? Siapa yang bertanggung jawab apabila terdapat hambatan administratif atau keterbatasan sumber daya?
Satgas dibentuk untuk menjalankan kewajiban perguruan tinggi. Karena itu, Satgas tidak seharusnya dibebani tanggung jawab kelembagaan tanpa kejelasan mekanisme dukungan dari universitas.
Evaluasi kinerja perlu memperhitungkan bukan hanya hasil pemeriksaan, tetapi juga kecukupan dukungan dan efektivitas koordinasi yang disediakan institusi.
Rekomendasi Satgas: Siapa yang Berkewajiban Menindaklanjuti?
Persoalan tanggung jawab menjadi semakin jelas ketika melihat tahapan penanganan setelah Satgas menyelesaikan pemeriksaan.
Satgas mempunyai kewenangan menyusun kesimpulan dan rekomendasi. Namun, rekomendasi tersebut tidak dengan sendirinya menjadi keputusan penjatuhan sanksi.
Dalam kasus RF, Satgas menyampaikan dokumen rekomendasi pada 6 Oktober 2026 yang antara lain memuat langkah korektif prosedural, penegasan pemisahan kewenangan, dan alternatif tindak lanjut.
Rekomendasi lanjutan disampaikan pada 6 November 2026, mencakup usulan penanganan melalui mekanisme disiplin PNS, pemberhentian sementara dari jabatan Kaprodi, serta dukungan pemulihan korban.
Selanjutnya, Rektor menerbitkan keputusan pemberhentian sementara RF dari jabatan Kaprodi pada 13 November 2026 selama proses pemeriksaan disiplin berlangsung.
Rangkaian tersebut memperlihatkan adanya perbedaan tugas antara pemeriksaan Satgas dan keputusan administratif pimpinan universitas.
Karena itu, apabila rekomendasi belum dilaksanakan, evaluasi harus menelusuri apakah hambatan berada pada kelengkapan pemeriksaan, penyampaian rekomendasi, penelaahan oleh pimpinan, atau pelaksanaan keputusan oleh unit terkait.
Tidak tepat menilai seluruh proses seolah-olah hanya merupakan tanggung jawab Satgas.
UPA BK Tidak Otomatis Bertanggung Jawab atas Seluruh Pekerjaan Satgas
Dalam konteks OTK Unila dan SK Rektor yang telah ditelaah, diperlukan pemisahan yang jelas antara kewenangan Satgas dan fungsi layanan UPA BK.
UPA BK bertanggung jawab menjalankan tugas dan fungsi unitnya, termasuk pendampingan sesuai kewenangan. Jika terdapat penugasan tambahan kepada UPA BK, pelaksanaannya dapat dievaluasi berdasarkan dasar penugasan tersebut.
Namun, tanpa dasar pelimpahan kewenangan yang jelas, tidak tepat apabila Kepala UPA BK secara otomatis dianggap bertanggung jawab atas seluruh pemeriksaan, rekomendasi, maupun keputusan penanganan perkara Satgas.
Pertanggungjawaban harus mengikuti kewenangan yang diberikan, bukan semata-mata mengikuti lokasi sekretariat atau unit yang menyediakan dukungan administratif.
Evaluasi Harus Menjangkau Seluruh Jalur Kepemimpinan
Diskusi GSG seharusnya menjadi momentum untuk memperjelas hubungan kerja Rektor, Wakil Rektor, fakultas, UPA BK, dan Satgas PPKPT.
Evaluasi tidak cukup hanya menanyakan berapa perkara telah diperiksa dan berapa rekomendasi dihasilkan.
Evaluasi juga harus menjawab bagaimana laporan Satgas diterima pimpinan, bagaimana kendala pemeriksaan ditangani, siapa yang menyediakan sumber daya, dan bagaimana keputusan hasil rekomendasi dilaksanakan.
Dalam tata kelola organisasi yang akuntabel, setiap pemegang kewenangan mempunyai tanggung jawab menjelaskan tindakan dan hasil kerja sesuai tugasnya.
Rektor bertanggung jawab atas tata kelola dan keputusan sesuai kewenangannya. Wakil Rektor yang ditunjuk menjalankan jalur koordinasi dan pertanggungjawaban. Satgas melaksanakan pemeriksaan serta rekomendasi. Fakultas dan UPA BK mendukung penanganan sesuai fungsi dan penugasan masing-masing.
Pembagian tersebut harus dapat ditunjukkan dalam dokumen kelembagaan dan praktik kerja yang nyata.
Pada akhirnya, pertanyaan mengenai siapa yang mengawasi Satgas PPKPT Unila bukanlah upaya mencari pihak untuk disalahkan.
Pertanyaan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan organisasi yang dibentuk universitas mempunyai kedudukan, dukungan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas.
Sebab, Satgas yang akuntabel membutuhkan sistem kepemimpinan yang juga akuntabel. Evaluasi pekerjaan Satgas harus berjalan seiring dengan evaluasi bagaimana universitas mengoordinasikan, mendukung, dan menindaklanjuti pekerjaan tersebut.
Oleh : Dr. Bumi Prawira, M.Psi
Analis psikologi sosial

