INHIL, POJOK.CO — Peristiwa memilukan terjadi di Desa Patah Parang, Kecamatan Sungai Batang, Kabupaten Indragiri Hilir, dan viral di media sosial. Seorang warga terpaksa melahirkan bayinya di kantor desa lantaran Pos Kesehatan Desa (Postu) setempat dilaporkan rusak parah dan tidak lagi layak digunakan.
Warga yang melahirkan tersebut diketahui bernama Fitri (19), istri dari Abbas, yang berasal dari keluarga kurang mampu. Keterbatasan ekonomi serta tidak berfungsinya fasilitas kesehatan desa membuat proses persalinan harus dilakukan di kantor desa dengan segala keterbatasan yang ada.
Menurut keterangan warga, keputusan melahirkan di kantor desa diambil sebagai langkah darurat karena Postu kesehatan tidak bisa difungsikan. Sementara itu, untuk melahirkan di rumah bidan praktik mandiri dibutuhkan biaya yang tidak sanggup ditanggung oleh keluarga pasien.
“Kalau melahirkan di bidan pribadi tentu ada biaya. Sementara keluarga ini tidak punya kemampuan. Padahal kalau Postu berfungsi, seharusnya tidak ada pungutan,” ujar salah seorang warga.
Peristiwa ini pun memantik reaksi keras dan kekecewaan dari masyarakat. Warga menilai kejadian tersebut mencerminkan buruknya perhatian pemerintah desa terhadap pelayanan dasar, khususnya sektor kesehatan ibu dan anak.
“Ini sangat miris. Di saat warga membutuhkan layanan kesehatan darurat, fasilitas yang seharusnya tersedia justru tidak bisa dipakai. Akhirnya kantor desa dijadikan tempat persalinan,” kata warga lainnya yang enggan disebutkan namanya, Selasa (05/02/2026).
Ironisnya, warga juga mengungkapkan bahwa saat ini terdapat tiga orang petugas kesehatan di Desa Patah Parang. Namun, para petugas tersebut disebut tidak bertugas di Postu dan lebih banyak melayani pasien dari rumah masing-masing.
“Selama ini kalau kami berobat atau memanggil petugas kesehatan ke rumah, tetap dikenakan biaya,” ungkap warga.
Menurut warga, kondisi Postu Desa Patah Parang telah lama mengalami kerusakan serius. Namun hingga kini belum terlihat adanya langkah konkret dari pemerintah desa untuk melakukan perbaikan ataupun menyediakan alternatif layanan kesehatan gratis yang semestinya dapat diakses masyarakat.
Kekecewaan warga pun mengarah pada sikap Kepala Desa yang dinilai kurang responsif dan terkesan tidak menunjukkan perhatian serius terhadap persoalan mendasar di desa.
Masyarakat mempertanyakan komitmen pemerintah desa dalam menjamin keselamatan dan kesehatan warga, khususnya bagi masyarakat kurang mampu.
Peristiwa ini dinilai sebagai tamparan keras bagi penyelenggara pemerintahan desa, sekaligus menempatkan Kecamatan Sungai Batang dalam sorotan publik terkait tanggung jawab negara dalam menjamin akses layanan kesehatan yang layak bagi seluruh lapisan masyarakat.
Warga berharap pemerintah desa bersama instansi terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh, memperbaiki fasilitas Postu kesehatan, serta memastikan layanan kesehatan gratis benar-benar dapat dirasakan masyarakat, agar kejadian serupa tidak kembali terulang di masa mendatang.
