JAKARTA, POJOK.CO - Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Daerah Pemilihan (Dapil) Riau II, Mafirion Syamsuddin Rogo, menegaskan pentingnya penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap perusahaan yang terbukti melanggar aturan pengelolaan hutan.
Hal itu disampaikan Mafirion menanggapi pencabutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) seluas sekitar 338.536 hektare di Provinsi Riau, Minggu (22/11/2026).
Menurut Mafirion, kebijakan tersebut harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk membenahi tata kelola kehutanan nasional sekaligus memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
"Kami meminta agar siapa pun yang terbukti melanggar aturan pengelolaan hutan harus ditindak. Jangan ada perusahaan besar atau pemegang konsesi yang kebal hukum. Penegakan hukum harus adil, transparan, dan tidak tebang pilih. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan siapa pun," tegas Mafirion.
Areal konsesi yang disebut mencapai 338.536 hektare tersebut tersebar di enam kabupaten di Riau, yakni Pelalawan, Siak, Indragiri Hulu, Kepulauan Meranti, Kuantan Singingi, dan Kampar.
Sebagian wilayah konsesi juga berbatasan dengan kawasan penyangga Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan dan Kuantan Singingi. Kawasan ini selama ini menjadi perhatian sejumlah aktivis lingkungan terkait dugaan kerusakan hutan.
Mafirion menilai kerusakan hutan tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga dapat berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Dampak tersebut antara lain meningkatnya risiko banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan serta aktivitas perekonomian masyarakat.
Karena itu, ia mengingatkan agar pengelolaan kawasan hutan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan bisnis, melainkan harus mengutamakan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
Meski mendukung penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan hutan, Mafirion mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan nasib para pekerja dan masyarakat yang menggantungkan hidup pada aktivitas perusahaan.
Menurutnya, kegiatan operasional RAPP memiliki keterkaitan dengan berbagai sektor perekonomian di Riau, mulai dari pekerja, kontraktor, pemasok bahan baku, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga masyarakat di sekitar kawasan konsesi.
Ia meminta pemerintah mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang mungkin timbul akibat pencabutan izin tersebut.
