Hamdan Zoelva Usulkan Pemilu Tetap Serentak dan Gunakan Sistem Tertutup

MAJALENGKA – Sejumlah persoalan yang muncul pada Pileg dan Pilpres 2019 memicu beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Koordinator Presidium KAHMI yang juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengusulkan pemilu sistem tertutup.

“Harapan saya memang harus evaluasi pemilu pada masa yang akan datang. Kalau saya mengusulkan, pemilu kita tetap pemilu serentak, tetapi pemilu yang lebih sederhana. Sederhana yang bagaimana? Akan sangat sederhana kalau kita gunakan sistem yang tertutup,” kata Hamdan saat menghadiri Pelantikan Pengurus HMI dan Kohati cabang Majalengka, periode 2019-2020 di Gedung KNPI Majalengka, Rabu (3/7/2019).

Lewat pemilu dengan sistem tertutup itu, nantinya masyarakat hanya akan memilih parpol, seperti Pemilu 1999. Dengan sistem tersebut, pemilu yang dihelat jauh lebih sederhana bagi masyarakat.

Lewat sistem tertutup ini pula petugas KPPS tidak lagi akan membutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan rekapitulasi. “Kemudian yang ketiga, bahwa dengan sistem terbuka seperti ini, anggota-anggota DPR tidak lebih baik dari sistem tertutup,” jelas dia.

Pemilu dengan sistem terbuka seperti yang dilakukan saat ini, lanjut dia, menimbulkan permainan yang merusak bagi masyarakat maupun para caleg. “Karena itu saya mengusulkan ke depan, kita kembali, tetap pemilu serentak, tetapi dengan sistem yang tertutup, itu akan sangat sederhana sekali,” kata Hamdan.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyoroti tentang presidential threshold 20 persen sebagai syarat parpol bisa mengajukan capres dan cawapres. Dia menilai, kebijakan tersebut alangkah baiknya diubah, sehingga tidak ada batasan persentase.

“Kita kembali saja ke Undang-Undang Dasar, yang sebenarnya tidak menghendaki ada persentase. Karena seluruh peserta pemilu, baik secara sendiri-sendiri maupun gabungan, dapat mencalonkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi dibuka saja sampai nol,” jelasnya.

Terkait peluang akan banyaknya pasangan capres dan cawapres, Hamdan menjelaskan hal itu tidak jadi masalah. Bahkan dia mengibaratkan hal itu dengan sebuah kompetisi, yang mengharuskan para kontestan melewati babak kualifikasi untuk kemudian sampai ke babak final. Saat babak final itulah, dua calon yang akan bersaing di putaran kedua.

“Nah ini tidak akan membuat ketegangan politik sampai delapan bulan. Urusan dua pasangan calon, urusan ‘cebong’ ‘kampret’ delapan bulan. Jadi sebenarnya kalau dibebaskan nggak akan seperti itu,” jelas dia.

Menurutnya, MK belum pernah memutuskan agar sistem pemilu di Indonesia harus menggunakan sistem terbuka atau tertutup. Yang tidak dikehendaki MK, kata dia, tidak boleh ada sistem yang setengah-setengah. Dengan demikian, jika terbuka maka harus terbuka sepenuhnya.

“Bisa saja ada yang gugat, tetapi yakin sekali apakah terbuka atau tertutup, itu pilihan kebijakan politik menurut undang-undang, yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Jadi nggak ada masalah,” kata Hamdan.

(zik)

sumber: sindonews.com

Mantan Ketua MK Menilai Pelaksanaan Pemilu Tahun Ini Harus Dievaluasi, Harus Dikemas Lebih Sederhana

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr Hamdan Zoelva mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) periode berikutnya harus dievaluasi.

Menurutnya, pemilu harus dilakukan atau dikemas dengan lebih sederhana.

Dikatakan dia, sederhana yang dimaksudkan yaitu menggunakan sistem tertutup sehingga masyarakat hanya memilih partainya saja.

“Seperti pemilu tahun 1999, jadi para calon akan ditentukan oleh partai politik,” ujar Hamdan Zoelva saat ditemui pascapelantikan pengurus HMI, Rabu (3/7/2019).

Hamdan menambahkan, pemilihan sederhana yang seperti itu tidak akan serumit seperti sekarang ini.

Diakui dia, pemilu sekarang itu sangat rumit.

Ia mencontohkan, untuk mencari nama yang akan dipilih saja harus mencari dengan membutuhkan waktu banyak.

“Jelas pemilu sekarang rumitnya kayak apa, melihat banyaknya nama calon, pusing mereka,” ucap Hamdan.

Hamdan juga mengatakan, sistem yang terbuka seperti Pemilu 2019, para anggota DPR yang terpilih tidak lebih baik dibanding penggunaan sistem tertutup seperti dulu.

Hal ini menjadi bukti, sistem terbuka seperti sekarang ini menurutnya lebih buruk.

“Lihat saja banyak makan korban dari pekerjaan merekap hasil pemilu dari sistem terbuka yang buruk,” kata Hamdan.

Editor: taufik ismail

sumber: tribunnews.com

Mantan Ketua MK Lantik Pengurus HMI dan Kohati Majalengka, Hamdan Zoelva Berharap Pengurus Amanah

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Dr Hamdan Zoelva SH MH secara resmi melantik pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kohati, Rabu (3/7/2019).

Pelantikkan itu diselenggarakan di gedung KNPI tepatnya di Jalan KH Abdul Halim, Kabupaten Majalengka.

Adapun yang turut hadir, Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakan (SDM), Drs Nasrudin, Danramil 1701/kota, Kapten Arh Masnun, Ketua HMI Jabar, Khoerul Anan Gumilar, Ketua HMI Cabang Majalengka lama, Oman Nurohman, Ketua HMI baru, Eka Prisatyo, Jajaran Pengurus HMI Cabang Majalengka, Jajaran alumni HMI, Dangiang Laluhur dan undangan lainnya.

Dalam pelantikkan itu, Hamdan Zoelva secara resmi melantik 10 pengurus dari HMI dan 3 dari Kohati.

Sebelum acara inti, beberapa rangkaian kegiatan dilakukan oleh pihak penyelenggara, di antaranya, pembacaan ayat suci Alquran, sambutan-sambutan dan penampilan tarian dari sebuah sanggar kesenian yang ada di Majalengka.

Mantan Ketua MK, Hamdan Zoelva mengatakan semoga dengan dilantiknya para oengurus yang baru dapat membawa organisasi HMI & Kohati ke arah yang lebih baik.

Terutama untuk program-program yang belum terealisasikan.

“Alhamdulilah tadi sudah melantik pengurus yang baru, ya semoga saja amanah,” ujar Hamdan Zoelva saat ditemui Tribuncirebon.com, Rabu (3/7/2019).

Semenyara itu, Ketua HMI yang baru, Eka Prasetyo berharap dengan ditunjuknya ia sebagai ketua HMI, dapat memberikan dampak yang positif terhadap organisasi HMI & Kohati.

Dirinya juga berupaya program kerja yang akan dilaksanakan tidak berseberangan dengan tujuan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka maupun Pemerintah Pusat.

Editor: Dedy Herdiana

sumber:  tribunnews.com

Ini Komentar Hamdan Zoelva Soal Kemungkinan Jadi Menteri

MAJALENGKA – Pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pilpres 2019, marak beredar komposisi kabinet Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sejumlah nama tokoh nasional pun disebut-sebut akan menjadi bagian kabinet mendatang.

Disinggung kemungkinan namanya masuk ke dalam daftar kabinet Jokowi-Amin, Koordinator Presidium KAHMI Hamdan Zoelva mengaku hingga saat ini belum ada komunikasi. “Nggak ada (komunikasi). Saya bukan tim sukses,” kata dia seusai menghadiri pelantikan pengurus Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Kohati Cabang Majalengka di Gedung KNPI Majalengka, Jawa Barat, Rabu (3/7/2019).

Kendati demikian, jika namanya akhirnya masuk ke dalam daftar yang dipercaya membantu pemerintah Jokowi-Amin, Hamdan menegaskan harus siap sepenuhnya.

“Kalau kepentingan bangsa dan negara, diberikan amanah, tidak boleh (nolak), harus siap untuk menjalankan amanah itu. Kalaupun diberikan amanah, ya masak kita tolak. Nggak boleh tuh,” kata mantan ketua MK ini.

(zik)

sumber: sindonews.com

Sandiaga Uno Ucapkan Selamat kepada Jokowi-Ma’ruf

Jakarta, Gatra.com– Calon Wakil Presiden Nomor Urut 02, Sandiaga Uno telah menerima hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memenangkan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Ia mengucapkan selamat kepada Paslon 01.

” Selamat bekerja dan menjalankan amanat rakyat serta mewujudkan cita-cita keadilan. Pasti ada yang dipilih dan belum dipilih. Yang tidak jadi pemenang pasti ada rasa kecewa. Memaknai kekecewaan wujud kesungguhan, berperan memajukan bangsa,” kata Sandiaga melalui akun resmi Instagram @sandiuno, Minggu (30/6).

Ia mengimbau pendukungnya agar tidak terlibat konflik dan kembali bergandengan untuk kepentingan bangsa. Menurutnya, berjuang memajukan bangsa tidak harus masuk dalam struktur pemerintah. Namun dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti menjadi mitra penyeimbang.

” Diperlukan dua tangan, perimbangan mengontrol dan dikontrol. Kami melihat kompetisi bukan permusuhan. Saling menjaga dan mengingatkan sehingga jalannya pemerintah terarah dan mencapai tujuan awal,” ujarnya.

Meski tidak berada dalam sistem pemerintahan, Sandi berjanji tidak akan berhenti berjuang, terutama mengatasi pengangguran. Perlu terdapat solusi, khususnya pengendalian ekonomi sehingga mampu menciptakan lapangan kerja.

” Setelah keputusan ini, seluruh kompenen saling bersatu. Cabang pemerintahan ada berbagai hal seperti Lembaga Yudikatif, Eksekutif, dan Lembaga Eksaminasi serta penunjang,” tuturnya.

Selain itu, Sandi juga akan fokus pada bidang perekonomian. Ia menuturkan, saat bertemu Ketua Umum Lajnah Tanfidziyah, Hamdan Zoelva, keduanya akan kembali aktif berdakwah ekonomi.

” Saya dan pak Hamdan Zoelva berpesan kepada semuanya untuk pererat kembali ukhuwah kebangsaan, setelah kita melewati pemilihan umum yang sarat akan perbedan. Mari kita bersatu padu untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur,” katanya pada Senin (1/7).


Editor: Annisa Setya Hutami
sumber: gatra.com