Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa dan Koalisi Mahasiswa Indonesia kembali berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Kamis siang (28/11).

Mahasiswa masih menuntut pemerintah segera membersihkan proses tata niaga nikel di Indonesia yang diduga kuat dikuasai oleh kartel/mafia.

Salah satu modus yang dilakukan kartel/mafia nikel melalui sejumlah surveyor yang dipakai saat transaksi antara perusahaan pertambangan dengan smelter.

Dalam proses itu, pengujian kadar nikel yang dilakukan pembeli tidak dilakukan oleh lima surveyor yang ditunjuk pemerintah, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindy.

Selain itu, pengunjuk rasa juga menyoroti kebijakan pemerintah yang dikeluarkan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia terkait pelarangan ekspor bijih nikel yang diduga sarat KKN.

Orator aksi Rahmat Pakaya menyampaikan bahwa pelarangan ekspor nikel akan menelantarkan 26 smelter yang masih dari proses pembangunan. Karena pemilik smelter berharap dapat mengumpulkan dana dari penjualan bijih nikel kadar rendah <1,7%.

Hingga saat ini pemerintah belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian pembangunan smelter.

Jangan siksa anak bangsa sendiri demi kepentingan asing,” kata Rahmat.

Kata Rahmat, kondisi ini akan melanggengkan mafia/kartel nikel mengeruk keuntungan diatas penderitaan para penambang bijih nikel.

Penetapan harga kesepakatan” bijih nikel USD 27-30/WMT yang disampaikan Kepala BKPM patut diduga merupakan titipan dari pemilik smelter asing. Selama ini smelter berada di zona nyaman dengan mudah membeli bijih nikel kadar >1,8% dengan harga sangat murah di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 85.

Koordinator lapangan Dony Manurung mengatakan, salah satu tuntutan utama mereka adalah meminta DPR untuk segera membentuk Pansus pemberantasan kartel/mafia yang bermain dalam tata niaga ekspor nikel di Indonesia.

“Kami juga meminta Menteri Tenaga Kerja untuk melakukan investigasi terkait banyaknya pekerja asing asing asal Tiongkok yang melebihi jumlah pekerja lokal, serta meminta KPK untuk menyelidiki kebijakan kepala BKPM terkait pelarangan ekspor bijih nikel,” pungkas Dony.[dod]