MONITOR, Jakarta – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa dan Koalisi Mahasiswa Indonesia menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR Kamis (28/11) siang.

Para demonstran meminta agar pemerintah bertindak tegas kepada “mafia” yang diduga menguasai proses tata niaga nikel di Indonesia.

Salah seorang orator, Rahmat Pakaya dalam orasinya menyampakan, saat ini pelarangan ekspor nikel berpotensi menelantarkan 26 smelter yang masih dalam proses pembangunan, hal itu lantaran pemilik smelter dapat mengumpulkan dana dari penjualan bijih nikel kadar rendah.

“Hingga saat ini pemerintah belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian,” tandas Rahmat Pakaya.

Dengan begitu, lanjut dia, kondisi tersebut yang menguatkan potensi adanya mafia nikel yang bermain.

Koordinator Lapangan aksi tersebut, Dony Manurung menambahkan, kali ini sudah yang ke-7 kalinya mereka turun aksi dan sempat beraudiensi dengan DPR, namun hingga saat ini pihaknya mengaku belum ada tindak lanjut dari DPR.

“Hari ini merupakan aksi yang ke 7, minggu lalu ada sekitar 1000 mahasiswa datang ke tempat ini dan sempat diterima perwakilanya oleh DPR, namun hingga saat ini belum ada langkah nyata dari DPR untuk menindaklanjuti tuntutan kami,”ungkapnya.

Dony menegaskan, salah satu tuntutan yang pernah ia sampaikan ke DPR yakni segera membentuk Pansus pemberantasa mafia tata niaga ekspor nikel di Indonesia.

“Kemarin kami sudah diterima sama pak Rusda Mahmud dari komisi VII, katanya mau dukung kami, tapi saat ini belum terlihat langkah kongkrit dari pihak DPR untuk membentuk PANSUS yang kami minta”pungkas Dony.