Hariannasional.com, Jakarta – Tututan terhadap pemerintah agar segera membersihkan proses tata niaga nikel di Indonesia yang diduga kuat tengah dikuasai oleh kartel atau mafia Kembali di gelar ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Bangsa dan Koalisi Mahasiswa Indonesia di depan gedung DPR/MPR.

Dalam orasi yang di sampaikan Rahmat Pakaya bahwa pelarangan ekspor nikel tentunya akan menelantarkan 26 smelter yang masih dari proses pembangunan, karena pemilik smelter berharap dapat mengumpulkan dana dari penjualan bijih nikel kadar rendah <1,7%. “Pemerintah saat ini belum memberikan solusi pembiayaan terhadap pembangunan 26 smelter yang sedang berjalan dan membutuhkan banyak biaya untuk penyelesaian pembangunan smelter”,tegasnya Saat menyampaikan orasi di depan gedung DPR RI Jakarta, (28/11/5019). Bahkan Ia juga menyinggung untuk tidakmenyiksa anak bangsa sendiri demi kepentingan asing. “Kondisi ini akan melanggengkan mafia kartel nikel mengeruk keuntungan diatas penderitaan para penambang bijih nikel”,ujar Rahmat. Menurutnya Salah satu modus yang dilakukan kartel/mafia nikel melalui surveyor surveyor yang dipakai saat transaksi antara perusahaan pertambangan dengan smelter. “Dalam proses traksaksi , pengujian kadar nikel yang dilakukan pembeli tidak dilakukan oleh lima surveyor yang ditunjuk pemerintah, yakni Sucofindo, Surveyor Indonesia, Carsurin, Geo Service, dan Anindy. Dengan demikian lanjut Rahmat, Kondisi ini akan melanggengkan mafia atau kartel nikel mengeruk keuntungan diatas penderitaan para penambang bijih nikel. “Dan perlu diketahui , Penetapan “harga kesepakatan” bijih nikel USD 27-30/WMT yang disampaikan Kepala BKPM patut diduga merupakan titipan dari pemilik smelter asing”,katanya. Menurutnya aelama ini smelter berada di zona nyaman dengan mudah membeli bijih nikel kadar >1,8% dengan harga sangat murah di bawah Harga Patokan Mineral (HPM) yang dikeluarkan oleh Dirjen Minerba berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 Pasal 85.

Sementara Dony Manurung , Koordinator lapangan sampai saat ini sudah yang ke 7 kalinya mereka turun aksi dan sudah sempat diterima beraudiensi dengan pihak DPR.

“Hingga saat ini, Anggota DPR RI belum melakukan tindakan apapun dalam merespon tuntutan yang kami sampaikan dan kami juga meminta untuk segera membentuk PANSUS guna memberantas para kartel atau mafia yang bermain dalam tata niaga ekspor nikel di Indonesia”,ungkap Dony.

Banyaknya pekerja asing asal Tiongkok pun menjadi tuntutan para mahasiswa untuk segera dilakukan investigasi oleh Kementrian Tenaga Kerja yang dianggap telah melebihi jumlah pekerja lokal dan mendorong KPK untuk melakukan penyelidikan mendalam atas kebijakan pelarangan ekspor biji nikel oleh BKPM.(Al)