KIBLAT.NET – “Jika rakyat Indonesia tidak menggulung lengan baju mengurus sendiri pengajarannya pada jalan keperluannya sendiri, niscayalah untungnya akan berkekalan menjadi bangsa hamba orang,” – Haji Agus Salim.

Nadiem Makarim adalah salah satu unsur kejutan dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo periode kedua. Ia didaulat jadi Menteri pendidikan dan Kebudayaan. Namun ia mengaku belum memiliki program 100 hari kerja dan baru akan fokus untuk belajar dan mendengar aspirasi di kantornya. “Tapi saya belum bisa mention, apa rencana saya yang saya lakukan apa,” kata Nadiem saat setelah serah terima jabatan Mendikbud di Kemendikbud, Rabu (23/10/2019) sore., seperti diberitakan Tirto.id.

“Yang kedua harus relevansi, Presiden selalu bilang link and match antara industri dan institusi pendidikan. Relevansi dari skill-skill tersebut yang kita pelajari harus relevan,” jelasnya.

Nadiem selama ini dikenal sebagai figur pengusaha dengan latar belakang teknologi informasi tanpa bersentuhan dengan dunia pendidikan. Agaknya, Nadiem sedang bersikap jujur ketika ia mengaku baru akan belajar. Ia akan berkejar-kejaran dengan waktu, mengingat ada beban begitu berat yang sudah dipikulnya.

Indonesia adalah negara dengan lebih dari 250 juta penduduk. Pendidikan adalah tulang punggung negeri ini jika hendak melangkah ke depan lebih baik. Beban besar itu dipikul Nadiem bukan karena Kementerian yang dipimpinnya mengelola dana dengan nilai 492, 5 triliun rupiah pada tahun 2019 ini. Tetapi juga pendidikan adalah fondasi generasi muda di Indonesia. Dan begitu banyak persoalan yang sudah membebani pendidikan di Indonesia. Mulai dari penganiayaan murid terhadap guru hingga soal belum meratanya kualitas pendidikan di tanah air.

Di satu sisi, meski mengaku baru akan belajar, namun Nadiem di lain sisi sudah menyatakan dengan gamblang menyatakan berfokus untuk menyambungkan hubungan pendidikan dengan dunia industri. Di sini kemudian kita melihat satu pertentangan yang mendasar. Persoalan link and match dianggap satu persoalan krusial dalam pendidikan Indonesia.

Benarkah demikian? Benarkah pendidikan pada ujungnya hanya akan melayani kebutuhan industri?  Benarkah hanya menjadi pencetak orang-orang yang membaktikan dirinya untuk industri di tanah air? Sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi? Atau pertanyaan besarnya, apakah tujuan penyelenggaraan pendidikan di Indonesia? Tepat di sinilah pertanyaan harus diajukan sebelum melangkah tergesa dengan mengenai dunia pendidikan.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah menyatakan bahwa salah satu poin penting adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Seturut dengan Pembukaan UUD 1945, UU Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa maka pemerintah harus menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Baru selanjutnya sistem pendidikan tersebut harus menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu untuk menghadapi tantangan perubahan lokal, nasional dan global.

Pada Pasal 1 UU Sistem Pendidikan Nasional juga menekankan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasilan dan UUD 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia serta tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dapat dikatakan itulah landasan yang harus dimulai ketika berbicara tentang pendidikan di Indonesia. Keimanan, ketakwaan, akhlak hingga berakar pada nilai-nilai agama mustahil disingkirkan dari pendidikan kita. Sangat terang benderang bagaimana agama menyinari landasan pendidikan di Indonesia.

Pendidikan ala pemerintah kolonial

Sesungguhnya hal ini tidak mengherankan, mengingat para tokoh-tokoh Islam pendiri bangsa telah merumuskan visi mereka tentang pendidikan secara mendasar. Kekeliruan-kekeliruan cara pandang terhadap pendidikan juga terdeteksi sejak masa kolonialisme.

Pendidikan masa kolonial khususnya saat berlangsung di bawah naungan politik etis bukanlah pendidikan dengan visi mencerdaskan kehidupan rakyat Hindia Belanda (Indonesia). Penyelenggaraan pendidikan tak lain hanyalah untuk mencetak para abdi-abdi bagi perusahaan, industri, atau administrasi kolonial pada masa itu. Mereka, kaum-kaum yang mengenyam pendidikan kolonial diciptakan untuk menjadi penyangga sistem kolonial di tanah air.

Christian L.M. Penders dalam Colonial Education Policy and Practice in Indonesia: 1900 – 1942 menjelaskan motif-motif tertentu dibalik politik Pendidikan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia, baik dalam masa liberal maupun masa politik etis (1900 – 1918) yang dikenal sebagai politik balas budi.

Di masa liberal, pemberian akses pendidikan kepada orang-orang pribumi, muncul akibat tumbuhnya permintaan pegawai rendahan dan pegawai Teknik yang mampu berbahasa Belanda. Permintaan ini tumbuh akibat dari berkembangnya perusahaan-perusahaan swasta barat di Hindia Belanda dan kebutuhan pemerintah kolonial untuk mengembangkan aparat administratifnya. (Christian L.M. Penders, 1968)

Sedangkan pada masa politik etis, Penders menyebutkan, “Faktor lain yang memberi stimulus untuk ekspansi Pendidikan adalah tumbuhnya permintaan pergawai didikan Barat untuk staff rendah hingga posisi tingkat menengah dalam departemen ‘teknis’ pemerintah seperti pertanian, pekerjaan umum, kesehatan dan pelayanan kredit masyarakat.” (Christian L.M. Penders: 1968)

Hal ini yang menjadi sasaran kritik Haji Agus Salim. Pendidikan di masa itu menurut tokoh Syarikat Islam tersebut tidaklah bersentuhan dengan kebutuhan rakyat kebanyakan.

Dan yang sampai ke sana itu pun pengajarannya tidak membanyakkan apalagi mencukupkan ilmu pengetahuannya tentang orang-orang kita dan hal ihwal kita dan pergaulan kita di sini, melainkan yang dipelajarinya itu serba asing. Maka tidak heranlah, bahwa bangsa kita umumnya menjadi bangsa peniru yang tidak dapat memeriksa asal yang ditirunya, yaitu yang dikatakannya dalam agama kita “peniru buta” (muqallid a’ma),” tegas Haji Agus Salim.

Pendidikan yang tak menyentuh perihal kehidupan rakyat menjadikan pelajar hanya mempelajari hal-hal yang jauh dari masyarakat, atau ‘serba asing’ dalam istilah Haji Agus Salim. Maka dari pelajaran serba asing tersebut akhirnya kita menjadi bangsa peniru yang tak mampu lagi bersikap kritis dari apa yang telah dipelajari.

Pendidikan yang salah kaprah ini mendorong Haji Agus Salim menyerukan pendidikan yang mandiri, yang dikelola sendiri oleh rakyat. Bukan bergantung pada pemerintah kolonial.

“Jika rakyat Indonesia tidak menggulung lengan baju mengurus sendiri pengajarannya pada jalan keperluannya sendiri, niscayalah untungnya akan berkekalan menjadi bangsa hamba orang,” tegas Haji Agus Salim dalam Pemerintah, Pengajaran dan Rakyat.

Kekeliruan cara pandang dan praktek Pendidikan yang demikian membuat para-tokoh-tokoh Islam merumuskan kembali makna pendidikan. Salah satunya adalah Haji Omar Said Tjokroaminoto. Karyanya yang berjudul Moeslim Nationaal Onderwijs menjadi satu cetak biru Pendidikan bagi rakyat yang diajukan oleh pemimpin Sarekat Islam tersebut.

Pendidikan umat di mata H.O.S. Tjokroaminoto

Tjokroaminoto perpandangan bahwa sekolah-sekolah yang didirikan umat Islam, “…haruslah pengadjaran jang mengandung pendidikan akan mendjadikan Muslim jang sedjati dan bersifat national dalam arti kata: menudju maksud akan mentjapai tjita-tjita kemerdekaan ummat.” (H.O.S. Tjokroaminoto dalam Amelz : 1952)

Pendidikan kala itu memang diorientasikan untuk membentuk mental masyarakat. Bukan sekedar menghasilkan anak didik yang menjadi abdi birokrasi atau pegawai semata. Atau dalam istilah Tjokroaminoto menjadikan anak didik menjadi ‘Muslimin sedjati.’

Tjokroaminto juga mengkritik kesalahan penerapan pendidikan kala itu yang menimpa umat Islam, yaitu memisahkan antara persoalan material dan spiritual. Bahkan menurutnya meskipun ada ahli agama dan intelektual, namun keduanya tidak boleh diberikan pendidikan yang berbeda.

Hal ini mengingat terdapat fenomena banyak orang tidak memahami asas dan rukun-rukun Islam namun di lain sisi ada pula sebagian orang yang “siang malam tjuma mempeladjari ilmu agama sadja” tetapi tidak memahami seluk-beluk ilmu duniawi, terutama soal negeri dan pemerintahan. Dikotomi seperti ini hanya menghasilkan perbedaan yang tajam antara kaum ulama dan umat Islam kebanyakan dan akibatnya persoalan keagamaan hanya diserahkan dan dipercayakan kepada ulama-ulama belaka yang sangat kecil jumlahnya. (H.O.S. Tjokroaminoto dalam Amelz : 1952)

Oleh sebab itu, maksud dan tujuan pendidikan yang dirumuskan oleh tokoh besar Sarekat Islam itu adalah Pendidikan yang menghasilkan “…pemuda putera Muslimin dan pemuda puteri Muslimaat, jang beradab setudju dengan zaman baru (modern), tetapi tetap tinggal Muslimin dan Muslimat sedjati mengandung ruh Islam jang sungguh2 jang tjukup pengetahuan tentang agamanja, sehingga masing2 tjakaplah bekerdja sebagai “Mubalighul Islam” di dalam dan diluar kalangan sendiri.” (H.O.S. Tjokroaminoto dalam Amelz : 1952)

Tjokroaminoto menyadari pemisahan pendidikan agama dengan ilmu yang terkait urusan duniawi berakar dari pengaruh pendidikan barat. Pengaruh cara pandang barat dalam pendidikan ini yang ditolak oleh Tjokroaminoto. Menurutnya, “Pengadjaran kita tidak boleh menerima pertjampuran dan pengaruh dari luar jang tidak Muslim.”

Rumusan pendidikan itu menurut Tjokroaminoto diterapkan disekolah-sekolah. Sekolah-sekolah selain mengajarkan ‘kepandaian aqal’ juga harus menanam benih kemerdekaan dan benih demokrasi yang menurutnya menjadi ciri khas umat Islam. Selain itu pengajaran di sekolah harus menanam benih keberanian yang luhur, keikhlasan dan kecintaan kepada yang benar. Akhlak yang halus juga harus ditanamkan dalam pengajaran di sekolah. Terakhir sekolah juga harus menanamkan kehidupan yang saleh dan sederhana. Semua hal tadi tak bisa diterapkan kecuali dengan mengajarkan agama Islam yang sebenar-benarnya.

Ideologi Pendidikan Islam

Persoalan mendasar dalam melihat pendidikan juga dituangkan dalam gagasan tokoh Islam generasi setelah Haji Agus Salim dan Tjokroaminoto, salah satunya oleh Muhammad Natsir. Salah satu gagasan Natsir tentang pendidikan dapat dilihat pada karyanya, Ideologi Didikan Islam yang disampaikan pada tahun 1934. Natsir sejak muda telah bergelut dalam perjuangan mendidik masyarakat lewat organisasi Pendidikan Islam (Pendis) di Jawa Barat. Hal itu tidak mengherankan sebab Natsir melihat, bangkit dan runtuhnya bangsa-bangsa berdiri di atas pendidikan bangsa tersebut.

Ia memberi contoh bagaimana kala itu, pada tahun 1930-an, bangsa Spanyol menjadi bangsa yang mengalami kemunduran. Sedangkan bangsa Jepang mulai menanjak menjadi bangsa yang disegani. Oleh sebab itu kemajuan dan kemunduran bukan dipengaruhi bangsa timur atau barat. Melainkan kepada kesanggupan untuk mendidik rohani dan jasmaninya.

Natsir mengingatkan umat Islam untuk berhenti terjebak sekedar bernostalgia kejayaan pendidkan di masa lampau. Sebab itu adalah hasil jerih payah generasi masa lalu. Sebaliknya, menjadi pertanyaan penting bagi umat Islam untuk mengurus pendidikan mereka di masa kini. Untuk mencapai itu pertanyaan penting pertama-tama harus dijawab oleh umat Islam, apakah tujuan pendidikan Islam itu?

Menurut Natsir, tujuan pendidkan dan tujuan hidup di dunia tak dapat dipisahkan. Menyitir ayat Al-Qur’an surat Adz-Dzariyat ayat 56, Natsir mengatakan bahwa tujuan hidup dan pendidikan adalah untuk menghamba atau menyembah Allah. Maksud ‘menghamba’ tak bisa dilihat secara sempit.

“Menjembah Allah” itu melengkapi semua ketaatan dan ketundukan kepada semua perintah Ilahi jg membawa kepada kebesaran dunia dan kemenangan achirat, serta medjauhkan diri dari segala larangan2 jang meng-alang2-i (menghalang-halangi, pen.) tertjapainja kemenangan dunia dan achirat itu.” (M. Natsir: 1952)

Ayat tersebut menurut Natsir mengingatkan kita bahwa perhambaan kepada Allah bukanlah untuk menguntungkan yang disembah, tetapi perhambaan yang mendatangkan kebahagiaan bagi yang menyembah, memberi kekuatan kepada (manusia) yang memperhambakan diri tersebut.

“Akan mendjadi orang jang memperhambakan segenap ruhani dan djasmaninja kepada Allah s.w.t. untuk kemenangan dirinja dengan arti jang seluas2-nja jang dapat ditjapai oleh manusia itulah tudjuan hidup manusia di atas dunia. Dan itulah tudjuan didikan jang harus kita berikan kepada anak kita2 kaum Muslimin.” (M. Natsir: 1952)

Apakah pendidikan Islam artinya semacam pendidkan ketimuran atau kebaratan? Bagi Natsir, timur dan barat adalah kepunyaan Allah. Keduanya terdapat kelebihan dan kekurangan. Umat Islam tak perlu mempertentangkan keduanya, sebab dalam Islam pertentangan hanya antara yang hak dan yang batil.

Sistem pendidikan barat yang efisien, yang mendorong jiwa kompetitif tidak akan ditolak. Sebab manusia juga dituntut untuk mencari penghidupan di dunia. Di saat yang sama Pendidikan timur yang menekankan aspek rohani juga diterima, sebab jasmani dan rohani tak dapat dipisahkan. Baik timur dan barat dapat saling melengkapi.

Baik Haji Agus Salim, H.O.S. Tjokroaminoto dan M. Natsir telah memberikan landasan bagi pendidikan di Indonesia yang kemudian diserap dalam undang-undang. Ketiganya tidak memisahkan agama dari pendidikan. Hasil didikan berupa manusia yang bertakwa seperti tercantum dalam Undang-Undang dinegara kita akan tercipta jika pengurus dalam hal ini Menteri Pendidikan meresapi tujuan pendidikan tersebut.

Di saat yang sama, pemerintah juga harus menyadari untuk tidak terjebak pada aspek duniawi semata dalam mengurus soal Pendidikan. Menciptakan anak didik yang hanya menghamba pada industri tak ada bedanya dengan output yang dikehendaki pendidikan ala pemerintah kolonial. Di sinilah pentingnya para pejabat negara menelusuri kembali gagasan para pendiri bangsa agar tak terperosok dalam pragmatisme Belaka. Inilah yang menjadi tantangan bagi Menteri Pendidikan di Indonesia.

sumber: kiblat.net