PROKAL.CO, Senin (28/10), tepat 91 tahun momentum Sumpah Pemuda. Para pemuda menyatukan tekadnya demi Indonesia. Merdeka! Kata itu begitu sakral. Khitahnya; melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Kemerdekaan itu kemudian didapat pada 17 Agustus 1945. Tentunya tak bisa lepas dari pengaruh dan kerja keras para pemuda.

DARI tanah Borneo, pergerakan pemuda di Kaltim dalam konteks pengorganisasian kaum muda secara formal baru dimulai 5 tahun setelah Kongres Pemuda II 1928. Tetapi, bila konteksnya gerakan nasionalisme atau kesadaran rasa kebangsaan, masyarakat Kaltim secara umum, tua-muda, sudah memulainya sejak 1913.Tahun itu, sekelompok masyarakat di Samarinda mendirikan cabang Syarikat Islam. Organisasi itu, walaupun bernama Islam, tapi sifat perjuangannya adalah nasional. Bukan terbatas pada primordial etnis atau kedaerahan. Kaum pribumi yang mengenyam pendidikan memahami pentingnya bergerak lewat wadah organisasi.Perkumpulan pemuda Kaltim belum terbentuk ketika Kongres Pemuda II pada 27–28 Oktober 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda. Lima tahun berselang, pada 1933 di Samarinda berdiri sebuah organisasi bernama Hard Inspanning Sport. Disingkat HIS. Pendirinya bernama Abdul Gafoor. Dia baru saja menamatkan sekolah tingkat dasar zaman Belanda di Samarinda.Organisasi kepemudaan itu sengaja diberi nama yang terdiri atas tiga kata. Yang huruf awalnya adalah H, lalu I, dan S. Karena sekolah Gafoor adalah HIS. Akronim dari Hollandsch-Inlandsche School. Perkumpulan HIS mengadakan kegiatan belajar agama. Selain itu, mereka aktif berkesenian. Lima tahun kemudian, HIS berganti nama menjadi Persatuan Pemuda Indonesia, disingkat Perpi.Masuk ke masa Perang Dunia II, generasi pemuda Kaltim beralih ke angkatannya Abdoel Moeis Hassan. Mei 1940, usia Moeis Hassan belum genap 16 tahun. Kala itu, dia dan kawan-kawannya antara lain Badroen Tasin, Chairul Arief, Syahranie Yusuf, menggagas pembentukan organisasi kepemudaan lokal yang berhaluan kebangsaan.Namanya, Rukun Pemuda Indonesia atau Rupindo. Perkumpulan itu bertujuan menghimpun dan membangkitkan semangat kaum muda. Juga, menanamkan kesadaran berbangsa, berbahasa, dan bertanah air Indonesia. Rupindo eksis sampai tahun 1945. Polisi Belanda sering mengintimidasi dan menginterogasi Moeis cs. Tapi para pengurus Rupindo cerdik berkelit.Kelak pada masa revolusi kemerdekaan, Moeis Hassan tampil sebagai pemimpin perjuangan diplomasi kemerdekaan di Kaltim dalam wadah Ikatan Nasional Indonesia (INI) dan Front Nasional. Gubernur Kaltim periode 1962–1966 ini juga sedang dalam proses pengusulan sebagai pahlawan nasional.Seiring itu, di Samarinda berdiri pula Surya Wirawan. Organisasi itu merupakan perkumpulan pemuda kepanduan, yang sekarang mirip dengan Pramuka. Ketuanya adalah Bustani HS. Dia pernah di penjara Belanda selama dua tahun. Pada 1940–1942. Landraad atau pengadilan kolonial di Samarinda memvonis Bustani HS melakukan subversif atau makar dari sebuah orasinya dalam rapat umum.Samarinda menjadi pusat pergerakan di Oost Borneo. Nama Provinsi Kaltim tempo dulu. Karena Samarinda kala itu adalah pusat pemerintahan kolonial sekaligus pusat pendidikan dan perdagangan di timur Kalimantan. Balikpapan hanya menjadi kota minyak bagi kolonial.Sementara itu, Tenggarong merupakan ibu kota Kerajaan Kutai Kartanegara yang tenang, relatif sepi dari hiruk-pikuk pergerakan. Khusus Samarinda, wilayah itu dikecualikan dari aturan hukum adat Kerajaan Kutai. Di Samarinda yang berlaku adalah hukum kolonial sebagai Vierkante Paal atau daerah satu pal persegi pusat pemerintah Asisten Residen Oost Borneo.Ketentuan itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 75 tanggal 16 Agustus 1896. Pemerintah kolonial sebagaimana penerapan politik etis, mengizinkan pendirian organisasi-organisasi pribumi di Samarinda. Namun, keputusan pemerintah kolonial mengizinkan aktivitas organisasi ini akhirnya menjadi bumerang bagi Belanda.Dulu, para pemuda dan masyarakat tidak menyadari bahwa mereka sedang dalam cengkeraman penjajah. Kemudian dari aktivitas keorganisasian, tumbuh kesadaran para pemuda bahwa mereka harus menghentikan imperialisme bangsa asing. Kemudian, berdaulat di negeri sendiri.Konsolidasi dan koordinasi pemuda atau gerakan kebangsaan di Kaltim dengan gerakan daerah Kalimantan lain serta Pulau Jawa dilakukan dengan mengundang para tokoh nasional ke Benua Etam. Tokoh tersebut antara lain AM Sangadji dari Syarikat Islam, Mohammad Husni Thamrin dari Partai Indonesia Raya (Parindra), dan Adnan Kapau Gani dari Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo).Mereka membina dan melatih para pemuda di Samarinda dalam bidang keorganisasian serta membuka wawasan kebangsaan. Muhammad Sarip selaku pemerhati sejarah lokal dan pengurus Komunitas Samarinda Bahari (Lasaloka-KSB) menuturkan, mayoritas pribumi yang mengabdi pada Pemerintah Belanda berdampak pada terbatasnya pergerakan pemuda.“Sebagian masyarakat Kaltim pada waktu itu bermental budak. Jadi ketika ada wacana pribumi harus berdaulat, ditimpal sendiri. Ditanggapi sinis,” katanya kepada Kaltim Post. Lanjut Sarip, pemandangan zaman kolonial itu, rupanya masih tampak sampai sekarang.“(Misalnya), dari puluhan ribu mahasiswa di Universitas Mulawarman (Unmul) ada berapa yang mau aktif berorganisasi? Bisa dihitung dengan jari. Mental pemuda sebagian cuek. Acuh tak acuh. Oportunis, mikirnya enggak usah macam-macam. Enggak usah mimpi berdaulat,” katanya.***Pada 26 Agustus 2019, momentum untuk pemuda-pemudi Kaltim agar berkontribusi nyata terhadap pemerintah kembali hadir. Presiden Joko Widodo akhirnya menetapkan Kaltim sebagai ibu kota negara (IKN) baru menggantikan DKI Jakarta.Sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) akan dibangun pusat pemerintahan baru. Investasi pembangunan senilai total Rp 466 triliun membuat daerah itu bakal kebanjiran sumber daya manusia untuk mengadu nasib. Lalu, bagaimana potret pemuda di Kaltim saat ini menyongsong IKN?Sebelumnya, Undang-Undang Kepemudaan menggarisbawahi kriteria pemuda. Beleid itu mengatur bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan. Berusia 16 sampai 30 tahun.Menukil data Badan Pusat Statistik berdasarkan Kaltim dalam Angka 2019, jumlah pemuda di provinsi ini mencapai 927.504 jiwa. Perinciannya, pemuda sebanyak 481.432 jiwa. Sementara pemudi berjumlah 446.072 jiwa.Sejalan dengan angka itu, jumlah pemuda dan pemudi yang bekerja mencapai 430.738 orang. Sisanya, masuk kategori pengangguran. Yakni, pernah bekerja dan tidak pernah bekerja. Adapun total angkatan kerja berdasarkan Kaltim dalam Angka 2019 yang dirilis BPS sebanyak 513.100 orang. (lihat grafis).Ekonom Universitas Mulawarman (Unmul) Aji Sofyan Effendi menuturkan, isu pemuda dan pemindahan IKN ke Kaltim jadi bahasan penting pada momentum Sumpah Pemuda tahun ini. “Ketika berbicara IKN, kita akan berbicara terkait fisik pembangunan atau infrastruktur,” katanya.Pemuda Kaltim, lanjut dia, termasuk dalam kriteria pekerja. Mulai pra-konstruksi, konstruksi, hingga pasca-konstruksi. “Analisisnya, setiap Rp 1 triliun investasi memerlukan tenaga kerja sekitar 14 ribu orang. Jadi dapat kita bayangkan, fisik IKN yang memerlukan investasi Rp 466 triliun maka akan ada ratusan bahkan jutaan tenaga kerja pemuda dan pemudi yang terlibat di dalamnya. Baik dalam bentuk tenaga kerja yang memiliki skill dan tidak,” jelasnya.Lanjut Sofyan, terkait peran kepemudaan dalam konteks pemindahan IKN, masalah yang muncul untuk kaum milenial yang tidak sekolah atau tingkat pendidikannya di bawah SMA/SMK. Atau kaum milenial yang sampai hari ini mengisi 6,5 persen tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kaltim.“Maka, 28 Oktober jangan hanya simbolik sebagai Sumpah Pemuda. Yang terpenting, peran dan posisi mereka di IKN nanti. Setidaknya angka TPT yang 6,5 persen itu digeser hingga 4 persen saja pengangguran kaum milenial. Efek dari IKN,” harapnya.Dari analisis Aji Sofyan, efek IKN bisa saja menekan angka TPT 2–3 persen apabila SDM Kaltim memiliki daya saing. “Yang 6,5 persen tadi itu akan mengisi beberapa posisi. Contohnya, satpam yang memerlukan 4 ribu orang kaum milenial untuk 37 kementerian yang terbagi dalam dua sif,” ungkapnya.Kemudian, analisis lainnya, sektor jasa kebersihan perlu sekitar 10 ribu tenaga kerja milenial. Lalu, sektor kuliner yang memerlukan sekira 15 karyawan. “Sektor-sektor tadi baru berbicara un-skill. Sementara yang skill, mereka otomatis masuk pasar kerja kementerian. Seperti administrasi,” terangnya.Karena itu, Aji Sofyan berharap, pemuda dan pemudi Kaltim saat ini meningkatkan kemampuan lewat vokasi. Kata dia, IKN ibarat roda. Jika spesifikasinya rendah, maka akan terlempar dari roda itu.“IKN ini rodanya kencang. Ketika mereka (pemuda-pemudi) tak mampu mengimbangi, akan terlempar dari lingkaran roda itu. Supaya mereka tetap di lingkaran, belajar kursus lewat vokasi,” ujarnya.Di sisi lain, dia berharap, pemerintah membuka akses vokasi sesuai keperluan IKN. “Bahkan, kalau perlu, beasiswa sekarang jangan formal. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus memberikan beasiswa khusus pendidikan vokasi. Selama ini kita sudah terlalu sering memberikan beasiswa di sektor formal. S-1, S-2, dan S-3 selesai. Sehingga kesenjangan pendidikan formal dan vokasi gapnya lebar. Padahal, grass root-nya di sektor informal,” paparnya.Karena itu, Aji Sofyan mewanti-wanti, IKN bisa jadi mendatangkan bumerang bagi pemuda-pemudi Kaltim. “Pada akhirnya, hukum alam akan berlaku. Mereka yang tidak memiliki skill akan terlempar. Konsep IKN adalah smart city, sehingga perlu smart society atau smart people. Orang Kaltim jangan ngomel-ngomel yang masuk industri IKN dari luar daerah. Karena yang dicari keahlian. Orang yang smart,” pungkasnya. (riz/rom/k8)

TIM PELIPUT: Muhammad Rizki

Raden Roro Mira

Catur Maiyulinda

Nofiyatul Chalimah